REPUBLIK45 – Forum Wartawan Solid (FWS) secara resmi telah mengirimkan surat audensi sekaligus konfirmasi secara terbuka kepada pihak BBWSC3 Provinsi Banten, Jumat 19 Desember 2025.
Surat resmi yang dikirimkan FWS tersebut menindaklanjuti sorotan aktivis dari Kelompok Mahasiswa dan Advokasi Anggaran Rakyat (KOMPAS-RAKYAT) yang mana sebelumnya Aktivis tersebut telah melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan pada Senin 15 Desember 2025.
Aktivis yang mengatasnamakan Kompas- Rakyat tersebut menyoroti Proyek Rehabilitasi Jaringan Utama Daerah Irigasi (D.I) dengan anggaran hingga menelan Rp 138 Miliar yang diprotes karena diduga pengerjaan proyek tersebut kualitasnya buruk dan dikerjakan asal jadi.
Sebelumnya, sejumlah media online yang tergabung dalam Forum Wartawan Solid (FWS) telah berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait namun belum membuahkan hasil.
Untuk itu, setelah kordinasi dengan Ketua Umum Forum Wartawan Solid (FWS) Aji Rosyad, pengurus inti FWS menyepakati untuk meminta permohonan audensi serta konfirmasi secara langsung kepada BBWSC-3 sebagai bentuk upaya kami dalam memberikan hak jawab serta untuk keberimbangan berita yang sebelumnya telah terbit di media online Jurnalklik.com adanya sorotan serius dari aktivis KOMPAS-RAKYAT terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Mengingat, menurut kami di FWS audensi dan Konfirmasi ini sangat penting karena proyek tersebut menggunakan Anggaran Negara yang sangat pantastis. Terlebih, isu atau temuan yang disuarakan KOMPAS-RAKYAT adanya dugaan pengerjaannya asal jadi serta bahan materialnya diduga tidak sesuai dengan sepsifikasi.
“Maka itu, sebelum kami dari FWS melakukan langkah lebih jauh konfirmasi kepada pihak Kementrian PU terkait persoalan tersebut, kami terlebih dahulu berupaya melakukan audensi sekaligus konfirmasi kepada pihak BBWSC3 Banten, sehingga persoalan tersebut diharapkan terang benarang dan ada tanggapan dari pihak BBWSC3 Banten, bagaimana dengan sorotan Aktivis Mahasiswa KOMPAS RAKYAT yang menduga kuat bahwa proyek pengerjaan Rehabilitasi Jaringan Utama Daerah Irigasi (D.I),” tegas Aji.
Sebelumnya diberitakan, Kelompok Mahasiswa & Advokasi Anggaran Rakyat (KOMPAS-Rakyat) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Senin, (15/12/2025).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes keras atas dugaan buruknya kualitas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Utama Daerah Irigasi (D.I) Kewenangan Daerah Provinsi Banten (Paket III) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak mencapai Rp. 138.104.095.201,-
Dalam orasinya korlap aksi KOMPAS-Rakyat Rizal Fauzi menegaskan bahwa pekerjaan rehabilitasi irigasi tersebut diduga dikerjakan asal jadi dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak, serta menggunakan material yang diduga tidak memenuhi standar konstruksi pekerjaan irigasi. Mereka menilai, kondisi ini berpotensi merugikan keuangan negara dan petani.
“Kami menemukan banyak kejanggalan di lapangan, mulai dari kualitas pekerjaan hingga material yang digunakan diduga tidak sesuai spesifikasi,”tegas Rizal pada Jurnalklik.com.
Setelah melakukan aksi selama berjam-jam, perwakilan KOMPAS-Rakyat akhirnya diterima audiensi oleh Dr. Dedy Natrifahrizal DN, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) beserta jajaran.
Dalam audiensi tersebut, KOMPAS-Rakyat secara tegas mendesak Kementerian PU Ditjen SDA untuk tidak menutup mata dan segera mengambil langkah konkret terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi, termasuk lemahnya pengawasan dan pembiaran oleh pihak SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air BBWSC3 Banten.
“Kami serahkan dokumen hasil kajian lapangan kepada Sekretaris Ditjen SDA, beliau dengan tegas akan segera berkoordinasi dengan pihak BWSC3 serta PT. Waskita Karya dan akan menindaklanjuti aduan KOMPAS-Rakyat,” terang Rizal.
Adapun tuntutan KOMPAS-R :
1. Mendesak Kementerian PU Ditjen SDA melakukan evaluasi total terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Utama D.I Provinsi Banten Paket III.
2. Menindak tegas PT Waskita Karya (Persero) Tbk apabila terbukti melanggar spesifikasi teknis dan kontrak pekerjaan.
3. Memecat Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air BBWS C3 Banten, yang dinilai lalai dan gagal melakukan pengawasan proyek.
4. Melakukan audit teknis dan audit anggaran secara transparan dan independen atas proyek tersebut.
5. Menjamin seluruh pekerjaan infrastruktur irigasi dikerjakan sesuai standar demi kepentingan masyarakat dan petani.
Selain itu, KOMPAS -RAKYAT juga telah kembali secara resmi memberikan surat aksi unjuk rasa lanjutan (Demo Jilid II) ke Polda Banten yang digelar di kantor kementerian PU dengan massa yang lebih besar sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik penyimpangan anggaran negara.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada tindakan nyata. Ini uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan,”tandas Rizal Fauzi. (*DAV/RED)
