Republik45.com Jakarta – Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08), Revitriyoso Husodo, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintahan Prabowo dalam memberantas tambang illegal yang dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Menurutnya, situasi saat ini sudah kelewat batas dan butuh ketegasan nyata dari negara, bukan sekadar imbauan karena praktek penambangan ilegal telah merugikan negara dan mengabaikan kepentingan rakyat namun hanya menguntungkan pengusaha hitam.
Revitriyoso menegaskan, keberpihakan negara dalam penegakan hukum ini selaras dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Ketegasan ini penting agar sumber daya negara tidak terus dirampok oleh jaringan tambang ilegal yang sudah terlalu nyaman,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).
Kata Revi, Salah satu hal yang dianggap menarik adalah keberadaan Satgas (PKH) yang langsung dipimpin Menteri Pertahanan, Jenderal Purn. Shafri Samsudin.
“Keberadaan Jenderal Purn. Shafri Samsudin yang notabene berasal dari TNI merupakan bukti keberpihakan TNI terhadap rakyat yang melahirkan institusi tersebut.” katanya
Keterlibatan TNI dalam operasi penertiban tambang illegal didalam Satgas PKH juga disambut positif oleh Arham Tawarrang, mantan aktivis PRD yang kini menjabat Ketua Umum PPPI (Persatuan Pekerja Pedagang Indonesia).
Ia menilai kehadiran TNI mencerminkan keseriusan negara dalam menghadapi praktik yang selama ini kebal hukum karena “beking-membeking” dari berbagai pihak.
Menurut Arham, ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan tambang ilegal bukan sekadar slogan, tetapi langkah konkret yang dilakukan tanpa pandang bulu.
“Dengan masifnya gebrakan Satgas PKH dalam memberantas tambang illegal seperti terlihat pada penertiban di berbagai wilayah Indonesia yang umum diketahui bahwa keuntungan hasil pertambangan tersebut tidak dapat dinikmati oleh Masyarakat sekitar.” tutur Arham
“Dengan ketegasan satgas PKH tersebut, menunjukkan political will Pemerintahan Prabowo untuk mengedepankan pemenuhan kesejahteraan rakyat dibandingkan untuk mengisi pundi-pundi kelompok tertentu yang haus kekuasaan,” imbuhnya
Meskipun begitu, Revitriyoso menilai masih hal penting yang harus disempurnakan pada kelembagaan satgas PKH, yakni perlunya keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan tokoh masyarakat dalam struktur Satgas PKH.
“Agar pengawasan lebih objektif dan mencegah permainan oknum, ke depan organisasi sipil harus ikut terlibat. Ini bukan semata operasi keamanan, tapi urusan hajat hidup rakyat yang penting untuk dikawal dan direalisasikan segera,” tutup Revitriyoso
