REPUBLIK45 – Kelompok Mahasiswa & Pemuda Advokasi Anggaran Rakyat (KOMPAS-Rakyat) secara resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi Jilid II ke Polda Metro Jaya. Aksi tersebut direncanakan akan digelar di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) sebagai bentuk lanjutan dari aksi sebelumnya.
Aksi demonstrasi jilid II ini akan kembali digelar lantaran Kementerian PU dinilai belum menunjukkan sikap tegas dalam menindak Balai Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BWS C3) Banten serta PT Waskita Karya (Persero) Tbk terkait dugaan penyimpangan dan buruknya kualitas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Utama Daerah Irigasi (D.I) Kewenangan Daerah Provinsi Banten (Paket III).
Proyek tersebut diketahui dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak yang sangat fantastis, mencapai Rp138.104.095.201,-. Namun demikian, KOMPAS-Rakyat menilai pekerjaan di lapangan tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan negara.
Berdasarkan hasil pemantauan dan kajian yang dilakukan, KOMPAS-Rakyat menduga terdapat sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek, mulai dari kualitas pekerjaan yang dinilai buruk hingga indikasi tidak optimalnya pengawasan dari pihak terkait. Kondisi ini dinilai berpotensi merugikan masyarakat petani sebagai penerima manfaat utama serta merugikan keuangan negara.
“Kami menilai Kementerian PU lamban padahal kami sudah menyampaikan kajian lapangan saat audiensi dengan pak Sekretaris Ditjen SDA. Oleh karena itu, aksi jilid II ini merupakan bentuk protes keras sekaligus peringatan agar negara hadir dan tidak membiarkan dugaan penyimpangan dalam proyek strategis sektor sumber daya air,” tegas Rizal, ketua KOMPAS-Rakyat.
Melalui aksi demonstrasi jilid II ini, KOMPAS-Rakyat mendesak Kementerian PU untuk segera melakukan audit teknis dan administrasi secara menyeluruh, serta mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila terbukti terjadi pelanggaran.
KOMPAS-Rakyat menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan, transparansi, dan penegakan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. (*DAVID)
